Penerapan Kur. 2013 di kelas Akselerasi

Pada tahun 2013, pemerintah mulai menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap. Dimulai dengan adanya piloting di lebih dari 6000 sekolah mulai jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Sedangkan madrasah belum satupun melaksanakan kur 2013. Dari 6000 sekolah tersebut, diantaranya adalah sekolah-sekolah yang menyelenggarakan aksel. Namun pada tahun 2013 itu, khusus kelas aksel tidak menggunakan kurikulum 2013, karena Ujian nasional dengan Kur 2013 baru dilaksanakan pada tahun 2016, sedangkan siswa kelas aksel yang masuk pada tahun 2013 akan tamat pada tahun 2015. Mulai tahun 2014, sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa semua sekolah menerapkan kurikulum 2014 termasuk kelas akselerasi.

gambar Kur 2013

Di madrasah pada tahun 2014, baru akan mulai diterapkan kurikulum 2013. Berbeda dengan sekolah yang menggunakan model piloting, seluruh madrasah diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum 2013. Hal ini diatur dalam surat edaran Dirjen Pendis Kemenag no. SE/DJ.I/HM/114. Oleh karena dimulai pada tahun 2014, maka ujian nasional di madrasah pada tahun 2016 masih menggunakan standar isi dan standar kompetensi lulusan dari permendikbud tahun 2006 atau dikenal dengan sebutan KTSP.

Point 2 dari surat edaran Dirjen Pendis menyatakan bahwa : “seluruh madrasah di lingkungan direktorat madrasah akan melaksanakan ujian nasional untuk tingkat madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah pada bulan mei-juni 2016 menggunakan tipe soal KTSP yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud”.

Dengan mengacu pada point itu, berarti siswa baru kelas aksel di madrasah tahun 2014, akan mengikuti ujian nasional pada tahun 2016, soal ujian nasional model KTSP. Sayangnya surat edaran ini keliru dipahami oleh birokrat Pembina madrasah di daerah. Mereka hanya memahami point 1 dari edaran itu bahwa mulai tahun 2014, semua madrasah menerapkan kur 2013, tapi melihat point 2 dari surat edaran tersebut.

Jika kekeliruan pemahaman ini tidak segera dibetulkan, maka siswa kelas aksel angkatan tahun 2014 yang juga diharuskan mereka menggunakan kur 2013, pada tahun 2016 bisa jadi tidak kebagian soal UN, karena pada tahun 2016 tidak ada satupun madrasah yang menggunakan soal kur 2013 untuk ujian nasional. Asosiasi CI+BI Nasional sudah berusaha mengingatkan mereka akan kekeliruan ini, tapi sayangnya mereka tidak mau memahami. Kami hanya bisa berdoa, semoga birokrat-birokrat itu menyadari kekeliruannya dan segera mengubah pemahamannya, sehingga siswa kelas aksel di madrasah tidak dirugikan.

Wallahu ‘alam

Iklan

HATI-HATI MASUK KELAS AKSELERASI

Sejak RSBI/RMBI dinyatakan terlarang atau bubar oleh Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2013, banyak sekolah/madrasah pelaksana RSBI/RMBI kebingungan untuk mengembangkan layanan unggulan di sekolah. Pada tahun 2010, Direktorat PSMP pernah mengeluarkan surat larangan kepada SMP yang menjadi rintisan RSBI untuk menutup semua program-program unggulan yang ada termasuk AKSELERASI. Asosiasi CI+BI Nasional kemudian merespon surat larangan tersebut dengan menulis kepada Direktur PSMP Kemendiknas dan Dirjen Dikdasmen (waktu itu), yang mempertanyakan keluarnya larangan tersebut dan meminta berdialog.

Dalam dialog tersebut diperoleh temuan bahwa Direktur PSMP tidak memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan AKSELERASI dan beliau menerima informasi yang salah dari seorang oknum konsultan yang bernama KH. KH ini juga merupakan adik dari ESY konsultan pada direktorat yang lain, yang juga menginginkan supaya AKSELERASI dibubarkan dengan mengganti menjadi istilah kelas CI atau kelas CI Inklusi. Alhamdulillah sebagian sekolah masih menyadari surat yang keliru itu, dan tetap membuka layanan akselerasi.

Dalam perjalanannya kemudian, ternyata justru RSBI/RMBI yang dibubarkan dan dinyatakan terlarang berdasarkan keputusan Mahkamah KOnstitusi. Munculnya larangan ini membuat sekolah yang punya RSBI melirik AKSELERASI sebagai produk unggulan mereka. Sehingga berlomba-lombalah mereka membuka kelas AKSELERASI, meskipun mereka tidak paham konsep dan bagaimana layanan AKSELERASI dilakukan. Di sebuah kota di Pulau Jawa, sempat walikotanya mengeluarkan larangan membuka kelas aksel di sekolah-sekolah. Tapi kemudian pada awal bulan Juni 2013, justru di kota tersebut didorong untuk membuka kelas AKSELERASI.

Maraknya keinginan sekolah/madrasah untuk membuka layanan AKSELERASI di satu sisi perlu disambut dengan baik, karena memang jumlah sekolah/madrasah yang memberikan layanan ini masih sangat mini, baru mampu menampung sekitar 1% (sekitar 10.00an) anak usia sekolah yang berpotensi CI+BI. TETAPI jika pemberian layanan dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham tentang konsep, kurikulum, pembelajaran, penilaian dan cara pengelolaan program, maka program ini akan sekedar mempercepat penyelesaian studi, tanpa masuk pada hal yang substantive.

Pada sekolah/madrasah yang sekarang ini berjalan saja, masih sedikit yang guru pernah diberikan pelatihan dan bekerja untuk menyusun kurikulum diferensiasi dan pengelolaan AKSELERASI. Di Sumatera Barat, yang pernah berworkshop layanan AKSELERASI adalah SMA Don Bosco Padang, di Jakarta adalah SMAN 81,di Jawa Barat, antara lain: SMPN 1 Tasikmalaya, SMPN 1 Pangandaran dan SDN 07 Ciamis. Di Jawa Tengah antara lain: SMA YSKI Semarang, MTs Assalam Solo, SMAN 1 Purwokerto, SMPN 3 Cilacap. di Jawa Timur : MTs Sumber Bungur di Pamekasan Madura, MTs Denanyar di Jombang, dan MTs Pajarakan di Probolinggo. Di banten: SDI Al Azhar Serpong dan SMP al Azhar Serpong.

Guru yang tidak pernah mendapatkan pelatihan dalam memberikan layanan akselerasi akan berimplikasi mereka memberikan layanan yang keliru dan justru menjadikan anak memiliki beban belajar yang sangat berat.

Oleh karena itu, masyarakat yang ingin memasukan anaknya ke layanan AKSELERASI harus mengecek betul kesiapan sekolah/madrasah tersebut. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian orang tua yang akan memasukan anaknya ke kelas aksel adalah:

1. Apakah sekolah/madrasah yg bersangkutan telah memiliki ijin membuka kelas aksel. Jika sekolah tidak memiliki ijin, maka keberadaan layanan akselerasi tidak akan diakui dan berakibat siswa tidak bisa ikut ujian nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi.

2. Apakah sekolah/madrasah sudah menyusun kurikulum diferensiasi dan melatih guru untuk melakukan pembelajaran dan penilaian yang sesuai karakteristik layanan akselerasi

3. Apakah putra bapak/ibu memiliki IQ min. 130 dengan skala weschler, yang diuji oleh psikolog dari perguruan tinggi dan biro psikologi yang terakreditasi oleh BNSP?…jika ternyata putra bapak/ibu memiliki IQ di bawah 130, jangan menerima tawaran itu, karena berisiko putra bapak/ibu tidak bisa mengikuti ujian nasional.

4. Para orang tua jangan mau anaknya dilatih terlebih dahulu sebelum mengikuti psikotes. Karena psikotes bukan seperti ujian yang mencari nilai setinggi-tingginya, tetapi psikotes merupakan cara untuk mengetahui seorang anak, apakah mereka tepat untuk mengikuti program AKSELERASI, atau lebih tepat di program regular.

5. Jangan ragu bertanya kepada Asosiasi CI+BI Nasional terkait dengan layanan akselerasi.

Apabila orang tua/masyarakat bersikap kritis dan mau melakukan pengecekan dengan benar, Insya Allah mereka akan terhindar dari layanan AKSELERASI yang tidak sesuai. Dengan ini pula, eksistensi layanan AKSELERASI akan dapat dijaga dari gangguan dan rongrongan segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan materi dari layanan AKSELERASI, tetapi melanggar hal-hal yang mendasar. Sehingga dapat berimplikasi menguatnya sebagian kecil orang yang menghendaki layanan AKSELERASI dibubarkan.

Salam.

Amril Muhammad

EVALUASI LAYANAN AKSELERASI

Berdasarkan berita yang dimunculkan dalam Koran Sindo beberapa hari lalu, Kemendikbud akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan akselerasi di sekolah. Hal ini tentu perlu disambut dengan baik, karena sebuah program atau layanan yang diberikan kepada masyarakat perlu dievaluasi apakah sudah memenuhi harapan yang ada atau belum.

Disadari betul memang masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam layanan aksel, terutama kriteria siswa yang bisa masuk kelas aksel. Pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sudah jelas-jelas menyatakan bahwa siswa yang berhak masuk kelas aksel adalah mereka yang memiliki IQ min. 130. Dalam prakteknya banyak sekolah dan madrasah yang tidak memenuhi ketentuan itu. Belum lagi ternyata juga ditemukan sekolah/madrasah membuka layanan aksel untuk meningkatkan gengsi dan bisa mengakses dana untuk. Penyimpangan lain yang dilakukan sekolah/madrasah untuk memenuhi siswa yang memiliki IQ 130 adalah dengan cara memberikan pelatihan terlebih dahulu kepda calon siswa mengerjakan soal-soal psikotes. Yang terjadi mereka dapat angka tersebut, tetapi kemampuan sebenarnya bukanlah seperti. akhirnya ketika proses pembelajaran dilakukan, tampaklah bahwa mereka bukan anak kategori very superior, tetapi anak dengan IQ normal yang lebih tepat ditempatkan di kelas reguler.

yang lebih memprihatinkan lagi adalah munculnya sekolah madrasah yang melakukan akselerasi kepada semua siswanya, meskipun mereka tidak memenuhi kriteria itu. hal ini ditemukan pada 1 sekolah di kawasan cikarang, 1 sekolah di kawasan bandung dan 2 madrasah di kawasan mojokerto. meskipun berkali-kali diingatkan, pimpinan sekolah/madrasah itu tetap meneruskan cara bekerja mereka yang menyimpang itu.

penyimpangan lain yang dilakukan, adalah menyiasati kebijakan untuk mengikuti Ujian nasional untuk siswa kelas aksel pada tahun 2013. POS UN tahun 2013 yang diterbitkan BSNP telah menetapkan bahwa peserta ujian nasional untuk kelas aksel harus memenuhi syarat angka IQ minimal 130. ketentuan ,ini mengakibatkan sekolah/madrasah yang siswa tidak memenuhi syarat semacam itu menjadi kelimpungan. Lagi-lagi cara tidak etis dilakukan seperti beberapa madrasah  yang melakukan uji ulang siswa di salah satu kabupaten di jawa timur bekerja sama dengan sebuah perguruan tinggi setempat. mereka melakukan ujian ulang untuk mendapatkan angka minimal 130. yang menyedihkannya perguruan tinggi tersebut bersedia memenuhi permintaan para pengelola madrasah tersebut. akhirnya keluarkan laporan hasil psikotes memberikan skor IQ siswa itu semuanya min. 130.

mengacu kepada kondisi tersebut, maka evaluasi memang harus dilakukan dalam upaya untuk perbaikan layanan, bukan bermuara pada penutupan atau pembubaran layanan aksel, sebagaimana disuarakan oleh beberapa orang, salahsatunya adalah seseorang yang tinggal di negara belanda.

hak untuk mendapatkan layanan bagi siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhannya, adalah amanat undang-undang sebagaimana diberikan kepada anak-anak normal atau anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi anak, bukan untuk menyamaratakan. keberadaan anak-anak dengan kualifikasi CI+BI akan terus ada sampai kehidupan dunia ini berakhir. Artinya mereka berhak mendapatkan apa yang sehrusnya mereka dapatkan.

Evaluasi layanan akselerasi harus didukung untuk meminimalisasi penyimpangan-pernyimpangan yang dilakukan oleh sekolah dan madrasah. evaluasi harus mengarah pada adanya upaya perbaikan dalam upaya optimalisasi layanan akselerasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademis maupun yuridis. Dalam konteks ini, Asosiasi CI+BI Nasional siap berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk melakukan evaluasi layanan aksel dan melakukan pembinaan yang memadai untuk layanan akselerasi di sekolah dan madrasah.

Penulis  : Amril Muhammad