Surat tanggapan atas Penutupan Aksel di SMP RSBI/SBI oleh Direktur PSMP Depdiknas

No.         :  0103/CI+BI/01/10                                                                                                      19 Januari 2010

Lamp.   :  1 berkas

Hal         :  Tanggapan atas larangan mempunyai

                Kelas Akselerasi pada SMP RSBI

Kepada Yth.

Direktur Pembinaan SMP

Di – Jakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa, Asosiasi CI+BI Nasional merupakan perhimpunan penyelenggara (sekolah/madrasah), pengembang (perguruan tinggi), dan pendukung (masyarakat dan pemerintah) pendidikan khusus untuk siswa cerdas/berbakat istimewa. Secara kelembagaan Asosiasi CI+BI Nasional berdiri sejak tanggal 11 Desember 2007 dan telah mendapatkan pengesahan melalui akta Notaris Alfi Sutan di Jakarta.  Sampai tahun 2009, Asosiasi CI+BI Nasional telah menghimpun 311 sekolah dan 7 madrasah penyelenggara program aksel di 22 propinsi se Indonesia serta lebih dari 30 PTN/S ternama di Indonesia.

Sejak berdiri, Asosiasi CI+BI Nasional senantiasa berkomunikasi dan memberikan informasi terkait dengan penyelenggarakan pendidikan khusus. Salah satu informasi terbaru yang dikirimkan kepada Asosiasi CI+BI Nasional oleh penyelenggara program aksel, adalah copi surat Direktur PSMP no. 0015/C3/KP/2010 tanggal 6 Januari  2010 tentang Pemberitahuan PPDB yang ditujukan kepada kepada Dinas Pendidikan propinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu bagian dari surat itu, Direktorat PSMP menyatakan bahwa bahwa “semua SMP-RSBI tidak diperbolehkan mempunyai : 1) kelas Akselerasi ……” 

Asosiasi CI+BI Nasional sangat menyesalkan isi surat yang memuat larangan tersebut, karena keberadaan program akselerasi di sekolah-sekolah berdasarkan UU, PP, Permendiknas dan keputusan Dirjen Mandikdasmen. Dengan demikian keberadaan program adalah sah secara hukum, dan tindakan pelarangan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Berikut ini kami sampaikan beberapa aturan perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan penyelenggaraan program akselerasi tersebut.

  1. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 52 : Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan  aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
  2. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik……..”
  3. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 4 : “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

 

  1. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat 1 : “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Penerapan prinsip MBS berarti sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan mutu pendidikan berdasarkan kebutuhan input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.

Penerapan MBS juga berarti memberikan delegasi kewenangan kepada sekolah untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat dan pemerintah setempat. Ini berarti penyelenggarakan program aksel adalah salah satu upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

  1. RPP tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (draft Mei 2009), paragraf 2 pasal 146 ayat 1: “Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
  2. Framework for Action Salamanca Statement 1994 : The guiding principle of this Framework is that schools should  accommodate all children…. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote of nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalized areas or groups…. The challenge confronting the inclusive school is that of developing a child-centered pedagogy capable of successfully educating all children. (Framework for Action, no. 3, page 6)
  3. Permendiknas no. 34/2006 tentang Pembinaan Prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70/2009 Tentang Pendidikan Inklusif  Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 1 : “Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Pasal 5  ayat (1) : “Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah”. Sekolah SSN atau RSBI adalah sekolah yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan bagai peserta didik  didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam bentuk program akselerasi.

  1. Penyelenggaraan program akselerasi difasilitasi oleh Ditjen Dikdasmen pada tahun 1998/1999 melalui ujicoba pada tiga sekolah di DKI Jakarta dan Jawa Barat.  Pada tahun 1999 dikeluarkan SK Dirjen Dikdasmen tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Percepatan Belajar kepada 1 SD, 5 SMP, dan 5 SMA di DKI dan Jawa Barat.

 

  1. Salah satu SK penetetapan menjadi penyelenggara akselerasi adalah Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud no. 191/C/Kep/MN/1999 tanggal 7 Juli 1999 tentang penetapan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP sebagai Penyelenggara Program Percepatan Belajar.
  2. Program akselerasi kemudian dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dalam Rakernas Depdiknas tahun 2000, menjadi salah satu Program Pendidikan Nasional. Selanjutnya, sejak tahun 2001 dilakukan diseminasi program percepatan belajar pada beberapa sekolah di beberapa propinsi di Indonesia. SK penyelenggaraan akselerasi tersebut kemudian diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

Dengan mengacu pada beberapa UU, PP dan Permendiknas, tampak bahwa pelarangan SMP RSBI mempunyai kelas Akselerasi jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Lebih lanjut, penyelenggaraan RSBI maupun Akselerasi dapat dilaksanakan seiring karena keduanya merupakan layanan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan Akselerasi yang telah berlangsung sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini telah menunjukkan output dan outcome yang sangat menggembirakan.

Perlu juga bapak ketahui, bahwa jumlah peserta didik yang memiliki potensi cerdas/berbakat istimewa yang bisa tertampung di program akselerasi baru berjumlah 9551 orang. Hal ini disebabkan masih terbatasnya jumlah sekolah yang menyediakan program akselerasi. Oleh karena itu sangat ironi, ketika pemerintah mengupayakan pemberian layanan terbaik bagi anak CI+BI, tetapi Direktur PSMP justru melarang SMP-RSBI untuk menyelenggarakan program akselarasi.

Oleh karena itu, dengan hormat, kami minta agar bapak membatalkan pelarangan  bagi SMP RSBI untuk menyelenggarakan program akselerasi, sesegera mungkin. Penerbitan surat tersebut itu telah meresahkan para penyelenggara dan serta mengganggu kelancaran serta ketenangan proses pendidikan bagi siswa program akselerasi.

Asosiasi CI+BI Nasional sangat terbuka untuk berdialog dan berdiskusi terkait dengan hal ini.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami sampaikan terima kasih

Pengurus Asosiasi CI+BI Nasional

Amril Muhammad, SE., M.Pd.

Sekretaris Jenderal.-

Tembusan Yth:

  1. Dirjen Mandikdasmen Dep. Pendidikan Nasional
  2. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa
  3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
  4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  5. Kepala SMP-RSBI dan SMP Persiapan RSBI
  6. Kepala Sekolah Penyelenggara Program Akselerasi
  7. Ketua Presidium Pengurus Pusat Asosiasi CI+BI Nasional
  8. Yth. Pengurus Asosiasi CI+Bi Wilayah/Daerah
Iklan

One thought on “Surat tanggapan atas Penutupan Aksel di SMP RSBI/SBI oleh Direktur PSMP Depdiknas

  1. Percepatan belajar…. mungkin tidak hanya di Indonesia. Ini sekedar berbagi pengalaman saja, anak tetangga saya kuliah di Malaysia… setelah lulus program akselerasi di SMA masuk kuliah di Malaysia berangkat akhir bulan Oktober 2011 pulang ke Indonesia awal bulan Nopember 2011 sudah dapat satu semester…. Pertengahan Januari 2012 nanti kembali kuliah lagi dan untuk S1 cukup 2 tahun selesai…. ????

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s